Oleh : Ahmad Zaki (Peserta LK III Sumut)
Dalam Situasi korupsi di negara Indonesia saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan, terbukti dengan penurunan signifikan pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan munculnya kasus-kasus korupsi secara besar besaran.
Berdasarkan data dan kondisi terbaru tahun 2025/2026, berikut beberapa poin kritis terkait kondisi korupsi di Indonesia:
Kemunduran Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Skor IPK Indonesia tahun 2025 merosot tajam menjadi 34 dari angka 37 di tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan peringkat Indonesia turun 10 tingkat ke posisi 109 dari 182 negara, di bawah negara tetangga seperti Timor Leste.
Fenomena “Megakorupsi” Munculnya kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, seperti kasus tata niaga timah (mencapai Rp300 triliun) dan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina (mencapai Rp193,7 triliun).
Lemahnya Penegakan dan Demokrasi: Penurunan skor ini dikaitkan dengan melemahnya kebebasan sipil, akses keadilan, serta pengawasan dari masyarakat sipil. Beberapa pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai adanya kerusakan pada ekosistem pemberantasan korupsi di tingkat kebijakan.
Strategi Pencegahan 2025-2026: Pemerintah melalui Stranas PK telah meluncurkan 15 aksi pencegahan korupsi yang berfokus pada digitalisasi (SPBE), perizinan, dan tata kelola keuangan negara untuk periode 2025-2026.
Krisis Kepercayaan Kondisi ini menciptakan alarm keras bagi reformasi hukum nasional karena mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tuntas.
Secara keseluruhan, korupsi di Indonesia kini bukan sekadar masalah keuangan, melainkan tantangan sistemik yang mengancam pemenuhan hak asasi manusia dan stabilitas ekonomi jangka panjang
