Jakarta – Pemerintah Israel melalui Duta Besarnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, mengumumkan keputusan untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Langkah tersebut diambil setelah Israel dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
Melalui unggahan di platform X pada Kamis (28/5), Danon mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Kantor Sekretaris Jenderal PBB mengenai pencantuman Israel dan IDF dalam daftar tersebut.
“Keputusan politis! Jauh dari fakta dan kenyataan!” tulis Danon di X.
Ia kemudian menegaskan sikap negaranya terhadap keputusan tersebut.
“Israel telah menetapkan untuk memutus semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB,” tulis Danon lagi, seperti dikutip Middle East Monitor.
Pencantuman Israel dalam daftar hitam itu muncul di tengah meningkatnya laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel. Sejumlah organisasi HAM internasional melaporkan adanya dugaan pelecehan serta kekerasan seksual yang dialami tahanan Palestina di fasilitas penahanan Israel, termasuk di penjara Sde Teiman.
Korban yang disebut dalam laporan tersebut terdiri dari perempuan maupun laki-laki asal Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Selain Israel, daftar yang disusun PBB juga memasukkan kelompok Hamas. Organisasi tersebut dituduh menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi dalam konflik bersenjata.
Danon menolak keras keputusan tersebut, terutama karena Israel ditempatkan dalam daftar yang sama dengan Hamas. Ia juga menuding Antonio Guterres bersikap tidak adil dan tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Israel.
Ketegangan antara Israel dan PBB sendiri bukan hal baru. Hubungan keduanya telah mengalami berbagai gesekan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, bahkan menetapkan Guterres sebagai persona non grata sehingga tidak diperkenankan memasuki wilayah Israel.
Dalam pernyataannya, Danon menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan sikap tersebut hingga PBB memiliki sekretaris jenderal yang baru. Diketahui, masa jabatan Antonio Guterres akan berakhir pada tahun ini.
“Israel akan menunggu sampai Sekretaris Jenderal PBB baru ditunjuk,” katanya.
Menanggapi pengumuman tersebut, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menilai langkah Israel lebih bersifat simbolis dan tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugas maupun kemitraan PBB dengan negara tersebut.
“Kami pikir negara-negara anggota harus terlibat dan terus terlibat,” ucapnya, seperti dikutip The New York Times.
Ia pun menambahkan, “keterlibatan selalu menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan tidak terlibat.”
