Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah mengupayakan perubahan kepemimpinan di Israel dengan mendorong pergantian pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah tersebut dikabarkan muncul setelah serangkaian perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv, termasuk terkait konflik dengan Iran.
Laporan Channel 12 pada Minggu (21/6) menyebut sejumlah pejabat di pemerintahan Trump menilai kabinet Netanyahu perlu digantikan karena dinilai terlalu didominasi unsur-unsur garis keras.
“Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan tentang kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan populer baru sebelum pemilihan umum (pemilu) Israel,” demikian laporan Channel 12, seperti dikutip Anadolu Agency.
Menurut laporan tersebut, pemerintahan Trump telah melakukan komunikasi informal dengan sejumlah tokoh oposisi Israel, termasuk Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot.
Channel 12 juga mengungkapkan bahwa kelompok oposisi Israel dalam beberapa bulan terakhir berupaya mempererat hubungan dengan para pejabat di Washington. Upaya tersebut disebut memperoleh “keberhasilan terbatas” di kalangan tokoh-tokoh yang selama ini mengkritik kebijakan Netanyahu.
“Langkah Amerika ini bertujuan memanfaatkan peluang politik di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah Israel saat ini,” demikian lapor Channel 12.
Washington disebut memandang perlu membangun “mekanisme kepercayaan informal baru” dengan Israel. Meski demikian, Trump hingga kini belum secara terbuka memberikan dukungan kepada tokoh oposisi mana pun.
Sementara itu, hasil jajak pendapat yang dipublikasikan surat kabar Israel Maariv pada Jumat (19/6) menunjukkan bahwa kubu oposisi berpeluang membentuk pemerintahan apabila pemilu digelar saat ini. Oposisi diperkirakan meraih 61 kursi, unggul atas blok Netanyahu yang diproyeksikan memperoleh 49 kursi.
Survei yang sama juga memperkirakan partai-partai Arab akan mendapatkan 10 kursi dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.
Laporan ini muncul di tengah berlangsungnya pembicaraan teknis antara AS dan Iran di Swiss guna mengakhiri konflik kedua negara. Kesepakatan sementara yang dicapai menyerukan penghentian pertempuran di seluruh front, termasuk di Lebanon yang masih menjadi sasaran serangan Israel setelah keterlibatan kelompok Hizbullah dalam perang Iran.
Namun, Israel menolak mengikuti kesepakatan tersebut dengan alasan tidak dilibatkan dalam proses perundingan. Netanyahu bersama para menterinya menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukan dari wilayah Lebanon selatan.
Berdasarkan data pemerintah Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret telah menyebabkan hampir 4.000 orang tewas dan lebih dari 12.000 lainnya mengalami luka-luka.
