LANGKAT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Desakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran lembaga tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Langkat M. Alfi Syahrin menegaskan bahwa kasus yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan BGN tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, Kejaksaan Agung harus mengungkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil korupsi.
“Program pemenuhan gizi merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya generasi muda dan anak-anak Indonesia. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus dipastikan digunakan sesuai peruntukannya. Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Selain mendukung proses hukum di tingkat pusat, ia juga meminta dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Langkat. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta bebas dari potensi penyimpangan.
Ia menilai bahwa pengawasan terhadap SPPG perlu diperkuat mengingat lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat. Pemeriksaan secara menyeluruh dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kami meminta aparat penegak hukum, inspektorat, dan lembaga terkait untuk melakukan audit terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Langkat. Jangan sampai ada praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mencederai tujuan mulia program pemenuhan gizi nasional,” lanjut pria berkacamata itu.
HMI Cabang Langkat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses penegakan hukum yang sedang berlangsung serta mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Korupsi terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah bangsa. Karena itu, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan sampai tuntas.” tutupnya.
