BUKITTINGGI – Munculnya kasus korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal memicu pro dan kontra di tengah masyarakat ini, kini semakin menjadi sorotan tajam.
Ketua Umum HMI Cabang Bukittinggi, Ahmad Zaki, menegaskan bahwa kasus yang berkaitan dengan pengelolaan program MBG tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Menurutnya, program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak demi masa depan generasi bangsa tidak boleh dijadikan alat memperkaya diri atau kelompok tertentu.
”Ini merupakan tindakan yang tidak hormat dan tercela. Di tengah berbagai polemik pelaksanaan program ini, justru muncul praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjadikan program negara sebagai ladang proyek pribadi. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini,” ujar Ahmad Zaki.
Zaki menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti perkara tersebut hingga ke daerah-daerah di Sumatra Barat. Ia mendesak proses hukum dilakukan secara konkret, tanpa pandang bulu, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Desak Audit Menyeluruh di Kabupaten Agam
Pengusutan tuntas dan audit menyeluruh dinilai harus menyentuh tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Agam. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, diduga ada oknum anggota DPRD Agam yang menguasai lebih dari 20 Dapur MBG.
”Kepemilikan dapur dalam jumlah sebanyak ini patut dicurigai adanya kongkalikong dengan pejabat BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Zaki.
Disamping itu, Zaki juga meminta aparat mengusut keberadaan yayasan-yayasan yang mengantongi izin titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang diduga terafiliasi dengan staf BGN pusat, yang otomatis mendapat sokongan dari petinggi BGN saat itu. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada figur tertentu, melainkan harus mampu mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.
”Kami mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada aktor di permukaan. Seluruh pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Momentum Bersihkan Program Strategis Nasional
Lebih lanjut, Ahmad Zaki mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit besar-besaran terhadap pelaksanaan program BGN di berbagai daerah. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, praktik percaloan proyek, maupun bentuk korupsi lain yang merugikan negara.
”Audit menyeluruh harus segera dilakukan. Negara harus memastikan setiap rupiah anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat benar-benar sampai dan tidak bocor ke tangan oknum yang memanfaatkan jabatan,” tambahnya.
Zaki menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan tata kelola program strategis nasional dari praktik korupsi. Keberhasilan program rakyat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari integritas para pelaksananya.
”Kami menginginkan penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses hukum. Jangan sampai program yang menjadi harapan masyarakat justru berubah menjadi sarana memperkaya segelintir orang,” pungkasnya.
