Sebagai peserta LK 3 HMI BADKO Sumut, Jalaluddin AlMahalli Hamzah, Mahasiswa Pasca Sarjana Uinsu, memandang bahwa demokrasi di Indonesia saat ini berada pada fase yang tidak sederhana. Secara prosedural, demokrasi kita terlihat berjalan—pemilu dilaksanakan, pergantian kekuasaan terjadi, dan kebebasan berpendapat dijamin. Namun, jika ditelaah lebih dalam, substansi demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan serius yang berpotensi menggerus kualitasnya.
Salah satu tantangan utama adalah menguatnya politik pragmatisme. Demokrasi sering kali direduksi hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, bukan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat. Praktik politik uang, polarisasi berbasis identitas, serta lemahnya pendidikan politik masyarakat menjadi indikator bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya matang. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi inti demokrasi justru kerap terdistorsi oleh kepentingan elite.
Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta kebijakan publik lebih berpihak pada kelompok tertentu, maka legitimasi demokrasi akan terus menurun. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tidak lagi dirasakan sebagai sistem yang adil, melainkan sekadar formalitas belaka.
Di era digital, demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada tantangan baru berupa disinformasi dan manipulasi opini publik. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang kebebasan justru sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian. Hal ini memperkeruh ruang publik dan menghambat terbentuknya diskursus yang sehat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi Indonesia, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga substansial. Pendidikan politik yang kritis, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Sebagai kader HMI, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan—mengawal demokrasi agar tetap berpijak pada nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat.
Demokrasi bukan sekadar sistem, melainkan proses panjang yang membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama. Jika tidak dijaga dengan baik, demokrasi bisa kehilangan maknanya. Namun, jika dirawat dengan sungguh-sungguh, demokrasi akan menjadi jalan terbaik menuju Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
Demokrasi Indonesia harus diarahkan tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga kokoh secara substansial—berkeadilan, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Tantangan yang ada, mulai dari pragmatisme politik, krisis kepercayaan publik, hingga disinformasi digital, harus dijawab dengan kesadaran kolektif dan langkah nyata.
Ke depan, diharapkan lahir generasi yang kritis, beretika, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi. Penegakan hukum yang adil, pendidikan politik yang mencerahkan, serta partisipasi aktif masyarakat harus terus diperkuat. Sebagai kader HMI, kita diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi—bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku perubahan.
Dengan semangat itu, demokrasi Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi sistem yang matang, berkeadaban, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
