Ada saja akhir-akhir ini narasi dan ide berbahaya yang tidak waras. Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba muncul usulan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide hostile takeover seperti ini, jika digiring ke politik dan kekuasaan, sangat berbahaya. Jika diteruskan, sistem ekonomi politik Indonesia akan rusak dan menjadi hutan rimba yang menyesatkan.
Semestinya ide tersebut tidak perlu diindahkan oleh Presiden, karena akan merusak tatanan perbankan. Setelah restrukturisasi yang melelahkan pascareformasi, kondisi perbankan sudah bertransformasi cukup kuat. Narasi sesat semacam ini justru akan merusak sistem yang berkembang sehat selama dua dekade terakhir.
Pelajaran dari Krisis
Kita ingat krisis nilai tukar pada tahun 1998 yang menghancurkan perbankan rapuh ketika itu. Namun krisis menjadi cambuk untuk memperbaiki tatanan melalui restrukturisasi dan penguatan arsitektur kelembagaan. Hasilnya terbukti: krisis global 2008 jauh lebih buruk dari 1998, tetapi perbankan Indonesia tetap tangguh. Demikian pula saat krisis COVID-19 pada 2019 yang mengguncang ekonomi dunia, sektor perbankan tetap tegak berdiri meski rasio kredit bermasalah sempat naik dua kali lipat. Begitu pandemi usai, perbankan kembali normal.
Kini, ketika perbankan semakin sehat, justru muncul ide sesat agar bank swasta diambil alih negara. Jika ini dilakukan, kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya, dan investor akan lari. Saham BCA dipercaya publik karena pengelolaannya baik dan transparan sebagai bank publik.
Pilar Ekonomi Nasional yang Jangan Diganggu
Bagaimanapun kinerja BCA—termasuk bank-bank BUMN (Himbara)—harus dilihat sebagai pencapaian dalam sistem keuangan nasional. Kontribusinya signifikan: mendorong kredit, menopang dunia usaha, membayar pajak besar, serta menjaga pertumbuhan. BCA telah menjadi salah satu pilar perekonomian, dan semestinya tidak diganggu oleh kepentingan politik sesaat.
Narasi pengambilalihan paksa saham BCA tanpa sebab jelas merupakan tindakan anarki kebijakan. Karena datang dari partai politik, ia menjadi alarm bahaya bagi iklim dan ekosistem ekonomi nasional. Pasar bisa menilai bahwa di dalam negara ada “bandit-bandit” yang siap memberangus pasar dan pelaku ekonomi.
Untungnya, ada klarifikasi yang meredam kegaduhan. Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tidak ada ide dari Danantara maupun pemerintah untuk mengambil paksa 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. “Enggak ada,” kata Rosan singkat usai rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI pada 19 Agustus 2025.
Ketegasan semacam ini penting untuk menghalau pemburu rente yang menghembuskan narasi sesat tersebut. Negara harus menjaga pasar tetap sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha, dan tidak ikut campur secara tidak bermutu yang justru merusaknya.
