TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Ingkong saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, Ingkong didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., sekaligus menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRD Kaltara.
Menurut Ingkong, penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai kondisi fiskal yang cukup berat membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
“Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pelayanan publik serta program yang langsung dirasakan masyarakat tetap menjadi prioritas,” kata Ingkong.
Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Kaltara yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Puji syukur, Kaltara kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ingkong menambahkan, keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Karena itu, penyusunan perubahan APBD harus mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengapresiasi sinergi DPRD Kaltara dalam mendukung proses penyusunan kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.
“Mari kita pastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
