TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan arah kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 tetap difokuskan pada program-program prioritas pembangunan daerah, meski kondisi fiskal menghadapi sejumlah tantangan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara.
Menurut Ingkong, kondisi fiskal yang cukup berat membuat penyusunan APBD Perubahan harus dilakukan secara selektif. Anggaran diarahkan pada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelaksanaan pembangunan pada 2026 menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan arah dan prioritas pembangunan daerah,” kata Ingkong.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan tetap menjaga pelayanan publik serta program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemprov Kaltara tetap mengacu pada delapan prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan berkesetaraan gender; pembangunan kawasan perbatasan yang sejahtera; peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan; serta pengembangan sektor pangan dan agribisnis berkelanjutan.
Selanjutnya, pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan, penguatan sektor pariwisata dan budaya, percepatan konektivitas inter dan antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Ingkong mengatakan, kebijakan anggaran juga tetap diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, termasuk mendorong investasi yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kaltara.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan penggunaan anggaran. Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas dan selaras dengan target pembangunan daerah.
“Sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ingkong berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 antara Pemprov Kaltara dan DPRD dapat berjalan dengan baik melalui sinergi dan kemitraan yang telah terbangun.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD agar mampu mendukung terwujudnya Kaltara yang maju, makmur, berdaya saing dan berkelanjutan. (*)
