TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester pertama tahun anggaran 2026 yang baru mencapai 30,54 persen hingga 30 Juni 2026.
Rendahnya realisasi tersebut, khususnya pada belanja modal, menjadi perhatian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara. Percepatan pelaksanaan kegiatan dinilai penting agar penyerapan anggaran berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan bahwa penyerapan anggaran pada semester pertama masih didominasi belanja operasi, termasuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang mendukung kebutuhan rutin pemerintahan.
Menurutnya, belanja modal untuk proyek pembangunan fisik membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih panjang. Pencairan anggarannya juga bergantung pada progres pekerjaan serta pemenuhan persyaratan pembayaran sesuai ketentuan.
“Kalau melihat posisi sekarang, realisasi masih didominasi belanja operasi. Yang paling besar berasal dari belanja pegawai dan belanja barang serta jasa karena memang sifatnya rutin,” kata Nurdin, Selasa (30/6/2026).
Untuk memastikan target anggaran tercapai, BKAD Kaltara secara berkala mengevaluasi laporan realisasi belanja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan sekaligus mendorong percepatan program yang belum berjalan optimal.
Nurdin menegaskan bahwa laporan realisasi anggaran tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga salah satu indikator untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.
Ia optimistis realisasi anggaran akan meningkat pada semester kedua seiring dengan kemajuan pelaksanaan proyek infrastruktur dan kegiatan lainnya.
Karena itu, seluruh OPD diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
“Kami berharap pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat sejak awal tahun sehingga distribusi realisasi anggaran lebih merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada akhir tahun,” tutupnya.
Percepatan realisasi APBD diharapkan mampu mendukung kelancaran program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran daerah dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
