TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan E-Katalog Versi 6 dan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Integrasi kedua sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat transparansi pembayaran pengadaan barang dan jasa.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi pembayaran pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Versi 6 dengan metode pembayaran langsung (LS) pada SP2D Online yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara di Gedung Kantor Bankaltimtara, Rabu (24/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Kaltara, menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menerapkan sistem pembayaran berbasis digital.
Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi perlu disertai kedisiplinan dalam menyelesaikan administrasi agar hak penyedia barang dan jasa tidak tertunda akibat proses yang lambat.
Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan bendahara pengeluaran diminta meningkatkan pemahaman terhadap fitur-fitur terbaru E-Katalog Versi 6.
Menurut Taufik, keberhasilan penerapan sistem tersebut juga membutuhkan kolaborasi antara unit pengadaan, pengelola keuangan perangkat daerah, dan pihak perbankan. Koordinasi yang baik diperlukan agar tahapan pembayaran dapat berjalan tanpa hambatan.
Integrasi E-Katalog Versi 6 dengan SP2D Online diharapkan mendukung proses pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus membantu mempercepat pencairan dana kepada penyedia.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berupaya membangun sistem administrasi keuangan yang lebih efisien dan profesional, sejalan dengan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
