TANJUNG SELOR – Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya diarahkan untuk menekan biaya operasional, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Melalui kebijakan tersebut, sejumlah aktivitas perkantoran yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara daring. Rapat dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan bahwa penerapan WFA tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Rapat-rapat juga banyak dilakukan secara daring sebagai bagian dari implementasi WFA,” ujarnya.
Denny menjelaskan, fleksibilitas pola kerja perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan produktivitas aparatur. Karena itu, pelaksanaan WFA tetap menjadi bagian yang dievaluasi pemerintah daerah.
Selain perubahan pola koordinasi, kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap pengurangan penggunaan fasilitas perkantoran.
Berdasarkan evaluasi awal, penerapan WFA berhasil menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp230 juta, terutama dari penurunan penggunaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa perubahan pola kerja dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Kaltara berharap penerapan WFA mampu membangun budaya kerja birokrasi yang lebih efektif, produktif, dan adaptif tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, transformasi pola kerja ASN tidak hanya menjadi strategi penghematan anggaran, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
