TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, mengatakan realisasi keuangan daerah hingga akhir semester pertama masih berada di bawah 50 persen.
Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, terutama proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek fisik yang belum sepenuhnya rampung.
Menurut Nurdin, penyerapan anggaran pada semester pertama masih didominasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan fisik masih membutuhkan percepatan.
Memasuki semester kedua, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih aktif mengawal pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
BKAD juga mendorong OPD melakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan, termasuk mengidentifikasi kegiatan yang mengalami keterlambatan.
Koordinasi dengan penyedia jasa perlu diperkuat agar pekerjaan fisik dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak.
Nurdin berharap percepatan pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan realisasi APBD secara bertahap tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan maupun aturan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pelaksanaan program yang lebih optimal, anggaran pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Utara.
