TANJUNG SELOR – BKAD Provinsi Kalimantan Utara memperkuat rekonsiliasi data barang milik daerah untuk memastikan informasi aset dan persediaan yang dikelola setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat secara akurat dalam sistem administrasi pemerintah.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset BKAD Kaltara, Windha Afrina, menjelaskan bahwa rekonsiliasi menjadi salah satu tahapan penting untuk mencocokkan data transaksi dari masing-masing perangkat daerah dengan pencatatan yang dihimpun pemerintah provinsi.
Dalam proses tersebut, pengurus barang membawa data transaksi dari OPD masing-masing untuk diperiksa dan disesuaikan dengan catatan dalam sistem. Melalui mekanisme ini, perbedaan pencatatan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal.
Menurut Windha, ketepatan data sangat bergantung pada kedisiplinan pengurus barang dalam melakukan penginputan serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
Setiap transaksi belanja perlu diklasifikasikan sesuai karakteristik barang. Belanja yang menghasilkan aset jangka panjang harus dibedakan dari barang yang masuk kategori persediaan. Ketidaktepatan klasifikasi berpotensi memengaruhi penyajian informasi dalam neraca pemerintah daerah.
Tantangan lainnya adalah sebaran aset Pemprov Kaltara di berbagai wilayah. Kondisi geografis tersebut membuat pemantauan langsung terhadap seluruh barang tidak selalu dapat dilakukan oleh pengelola aset di tingkat provinsi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BKAD mendorong setiap OPD dan unit pelaksana teknis melakukan inventarisasi secara mandiri. Pengelola barang di masing-masing unit diharapkan mengetahui secara jelas lokasi, kondisi, penggunaan, dan status barang yang menjadi tanggung jawabnya.
Windha menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam memantau perkembangan pencatatan sekaligus menemukan data yang masih memerlukan perbaikan.
Melalui rekonsiliasi berkala dan inventarisasi mandiri, BKAD Kaltara berupaya memperkuat pengendalian administrasi aset di seluruh perangkat daerah.
Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui posisi kekayaan daerah secara lebih jelas, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendukung pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
