Oleh: Tengku Muammar Luthfi
Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun di balik kebanggaan data statistik, tersimpan sebuahpertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apakah semangatdemokrasi yang mengalir dalam sistem ketatanegaraan kita juga sungguh-sungguh mengalir dalam nadi organisasi-organisasi mahasiswa yang mengklaim dirinya sebagai pewaris tradisidemokratis bangsa? Pertanyaan ini terasa sangat personal bagisaya sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) organisasikemahasiswaan Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang sejakkelahirannya pada 1947 telah menempatkan demokrasi sebagaisalah satu nilai fundamental perjuangannya.
Demokrasi Indonesia dan Paradoks yang Tersembunyi
Sistem demokrasi Indonesia yang kita kenal hari iniadalah produk dari perjalanan panjang yang berliku. Dimulaidari demokrasi parlementer pasca-kemerdekaan, melewati era demokrasi terpimpin Soekarno yang sarat paradoks, tenggelam dalam otoritarianisme Orde Baru selama tigadekade, lalu bangkit kembali melalui Reformasi 1998 yang melahirkan demokrasi elektoral yang kita praktikkansekarang. Setiap fase dalam sejarah demokrasi Indonesia meninggalkan jejaknya dalam cara kita memahami dan mempraktikkan demokrasi termasuk dalam tubuh HMI.
Yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan adalahbahwa paradoks-paradoks demokrasi Indonesia ternyatamereplikasi dirinya dalam skala yang lebih kecil di dalamtubuh organisasi mahasiswa, termasuk HMI. Ketika sistemdemokrasi nasional menampilkan wajah prosedural yang gemilang namun substansi yang sering kali cacat, hal yang sama kerap kali terjadi dalam tata kelola organisasikemahasiswaan: pemilihan dilaksanakan dengan semarak, musyawarah-mufakat diucapkan dengan fasih, namun dalampraktiknya keputusan sering sudah ditentukan sebelum forum dibuka, dan suara minoritas lebih sering diabaikan daripadadiakomodasi.
Demokrasi dalam Khazanah Intelektual HMI
HMI lahir dari rahim kegelisahan intelektual. Lafran Pane, pendiri HMI, memahami bahwa organisasi mahasiswaIslam yang relevan di era kemerdekaan haruslah organisasiyang merangkul demokrasi bukan sebagai pinjaman ideologisdari Barat, melainkan sebagai nilai yang memiliki akar kuatdalam tradisi Islam itu sendiri. Konsep syura dalam Islam musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusankolektif adalah fondasi teologis yang memberikan legitimasiIslam terhadap nilai-nilai demokratis. Inilah yang kemudianmenjadi salah satu kekuatan epistemologis HMI: kemampuanuntuk mendialogkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilaiuniversal modernitas, termasuk demokrasi.
Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang menjadikompas ideologis setiap kader menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai dua pilar utama. Keduanya tidakmungkin terwujud tanpa demokrasi yang substantif demokrasiyang tidak sekadar memberikan hak kepada setiap wargauntuk memilih, tetapi juga memastikan bahwa suara setiaporang benar-benar didengar, dihormati, dan dipertimbangkandalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengertianinilah demokrasi bukan hanya prosedur kelembagaan dalamkonsep ber-HMI, melainkan cerminan dari komitmen moral terhadap keadilan dan martabat manusia.
Pengaruh Sistem Demokrasi Indonesia: Berkah atau Beban?
Sistem demokrasi Indonesia mempengaruhi implementasi demokrasi dalam konsep ber-HMI melalui dua jalur yang bekerja secara simultan: jalur inspirasi dan jalurkontaminasi. Pada jalur inspirasi, perkembangan demokrasiIndonesia terutama pasca-Reformasi memberikan ruang dan legitimasi yang lebih luas bagi organisasi sipil, termasukHMI, untuk menjalankan peran kritisnya. Kebebasanberserikat, kebebasan berpendapat, dan jaminan hak-hakdemokratis yang semakin menguat dalam sistem hukumIndonesia menciptakan ekosistem yang kondusif bagitumbuhnya budaya demokratis dalam organisasikemahasiswaan.
Namun pada jalur kontaminasi dan inilah yang perlu kitawaspadai dengan serius kelemahan-kelemahan strukturaldemokrasi Indonesia ikut merembes masuk ke dalam tubuhHMI. Setidaknya terdapat tiga kelemahan utama yang paling terasa dampaknya.
Pertama, politik transaksional. Sama seperti politiknasional yang sering diwarnai oleh praktik transaksional di mana dukungan politik diperjualbelikan pemilihan pengurusdi berbagai level HMI pun tidak luput dari praktik serupa. Lobi-lobi informal, janji-janji jabatan, dan mobilisasi suaraberbasis kepentingan kelompok telah mengikis makna sejatidari musyawarah yang seharusnya menjadi roh demokrasidalam ber-HMI.
Kedua, oligarki terselubung. Salah satu kritik paling serius terhadap demokrasi Indonesia adalahkecenderungannya membentuk oligarki di mana kekuasaansesungguhnya terkonsentrasi di tangan segelintir elit, sementara mekanisme demokratis formal tetap berjalansebagai legitimasi. Dalam konteks HMI, fenomena serupaterlihat dalam menguatnya pengaruh “senior jaringan” yang meskipun sudah tidak aktif secara struktural, tetap memilikipengaruh determinan terhadap arah kebijakan dan keputusanstrategis organisasi. Ini adalah bentuk oligarki yang berselubung tradisi, dan ia sama berbahayanya denganoligarki dalam skala nasional.
Ketiga, demokrasi prosedural tanpa substansi. DemokrasiIndonesia sering dikritik sebagai demokrasi yang kaya prosedur namun miskin substansi. Pemilu dilaksanakan secararutin dan tertib, namun aspirasi rakyat sering tidak benar-benar terwakili dalam kebijakan yang dihasilkan. Hal yang sama terjadi dalam forum-forum HMI: Musyawarah Anggota, Kongres, dan sidang-sidang pleno dilaksanakan dengan penuhritual dan tata tertib, namun tidak jarang keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan dominandaripada kehendak kolektif anggota yang sesungguhnya.
Ber-HMI yang Demokratis: Antara Cita dan Realita
Konsep ber-HMI yang ideal mengandaikan sebuahekosistem organisasi di mana setiap kader merasa memilikiruang untuk berpendapat tanpa takut dihakimi, di mana keputusan diambil berdasarkan kekuatan argumen bukankekuatan jaringan, dan di mana kepemimpinan dipilih atasdasar kapasitas dan integritas bukan atas dasar loyalitas dan kedekatan. Inilah demokrasi substantif dalam versi ber-HMI sebuah cita-cita yang indah namun yang realitanya seringkalijauh panggang dari api.
Menjadi kader HMI yang benar-benar demokratis di tengah lingkungan yang sering tidak demokratis adalahperjuangan yang tidak mudah. Ia membutuhkan keberanianuntuk berbicara di saat diam lebih aman, kejujuran untukmengatakan tidak di saat mengangguk jauh lebihmenguntungkan, dan ketangguhan untuk mempertahankanprinsip di saat kompromi menawarkan jalan yang lebih mulus. Inilah sesungguhnya apa yang dimaksud dengan “kaderpejuang” dalam tradisi HMI bukan mereka yang paling lantang menyuarakan perubahan di mimbar, melainkanmereka yang paling konsisten mempraktikkan nilai-nilaidemokratis dalam setiap interaksi organisasional sehari-hari.
Jalan Menuju Implementasi Demokrasi yang Autentik
Memperbaiki implementasi demokrasi dalam konsepber-HMI bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan hanyadengan mengganti pengurus atau merevisi konstitusi. Ia membutuhkan transformasi budaya organisasi yang lebihdalam dan lebih mendasar. Setidaknya ada tiga agenda transformasi yang perlu diprioritaskan.
Pertama, membangun budaya tabayyun yang kuatbudaya verifikasi dan konfirmasi sebelum mengambil sikapatau keputusan. Dalam ekosistem informasi digital yang penuh dengan disinformasi dan manipulasi, kemampuanuntuk memilah fakta dari opini, kepentingan dari prinsip, adalah prasyarat minimum bagi demokrasi yang sehat. HMI, dengan tradisi intelektualnya yang kaya, seharusnya menjadimodel bagi organisasi lain dalam membangun budayaepistemis yang bertanggung jawab.
Kedua, merevitalisasi fungsi pengkaderan sebagaiwahana pembentukan karakter demokratis. Latihan Kader (LK) di berbagai jenjangnya harus secara eksplisit dan sistematis menanamkan nilai-nilai demokratis bukan hanyasebagai materi yang disampaikan di kelas, tetapi sebagaipraktik yang dijalani dan dihayati dalam seluruh proses pengkaderan. Seorang kader yang telah merasakan sendiribagaimana pendapatnya dihormati dan dipertimbangkan dalam forum LK akan jauh lebih mungkin untuk membawasemangat yang sama ke dalam praktik organisasionalnya di kemudian hari.
Ketiga, memperkuat mekanisme akuntabilitas internal yang independen dari tekanan jaringan dan kepentingankelompok. Pengurus HMI di semua level perlu dievaluasibukan hanya berdasarkan program kerja yang terselesaikan, tetapi juga berdasarkan seberapa demokratis proses pengambilan keputusan yang mereka pimpin, seberapa luasruang partisipasi yang mereka buka, dan seberapa seriusmereka mendengarkan dan mengakomodasi suara-suara yang berbeda dari mainstream organisasi.
Penutup: Demokrasi sebagai Jihad Intelektual
Saya menulis opini ini bukan untuk menghakimi HMI atau untuk membangun narasi pesimistis tentang organisasiyang saya cintai dan yang telah banyak membentuk cara sayamemahami dunia. Saya menulis ini justru karena saya percayabahwa HMI memiliki kapasitas intelektual, spiritual, dan organisasional untuk menjadi model implementasi demokrasiyang lebih baik, bukan hanya bagi dunia kemahasiswaan, tetapi bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Dalam tradisi Islam yang menjadi napas HMI, memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah jihad. Dan demokrasi yang substantif demokrasi yang benar-benarmemberikan suara kepada yang selama ini dibungkam, keadilan kepada yang selama ini ditindas, dan martabatkepada yang selama ini direndahkan adalah salah satu bentukjihad paling nyata yang bisa dilakukan oleh kader HMI hariini. Bukan jihad dengan pedang, melainkan jihad denganintegritas intelektual, kejujuran moral, dan konsistensi antaraapa yang diucapkan di mimbar dengan apa yang dipraktikkandi lapangan organisasi.
Sistem demokrasi Indonesia, dengan segala kelebihandan kekurangannya, adalah cermin bagi kita. Ia menunjukkankepada kita betapa mudahnya demokrasi terdegradasi menjadiprosedur kosong ketika nilai-nilai yang menopangnya tidakdijaga dengan sungguh-sungguh. HMI tidak boleh menjadicerminan dari kelemahan demokrasi Indonesia. HMI harusmenjadi koreksinya.
