TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal pada 2026. Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai menjadi faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengatakan kondisi fiskal tersebut mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun maupun melaksanakan program dan kegiatan.
“Perubahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dan bijak dalam menggunakan anggaran,” kata Denny.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pembiayaan aparatur, termasuk lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), turut memengaruhi struktur belanja daerah. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Kaltara memilih melakukan penyesuaian terhadap prioritas program agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja perangkat daerah. Kita melakukan penyesuaian agar setiap program tetap berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Salah satu langkah efisiensi yang didorong Pemprov Kaltara adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemerintahan. Pertemuan dan koordinasi secara daring diperbanyak untuk mengurangi biaya operasional, khususnya pengeluaran perjalanan dinas.
“Koordinasi tetap bisa dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi. Ini menjadi salah satu langkah yang dapat membantu penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi, memastikan kondisi kas daerah hingga saat ini masih terkendali dan tetap mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan kas dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, serta kewajiban daerah lainnya tetap menjadi perhatian utama.
“Meski ada tekanan fiskal akibat penyesuaian transfer pusat dan meningkatnya belanja pegawai, kondisi kas daerah masih terjaga. Pembayaran gaji, TPP ASN, serta kewajiban daerah lainnya tetap menjadi prioritas dan dipastikan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Nur Indah.
BKAD Kaltara juga terus melakukan pemantauan terhadap arus kas dan berkoordinasi dengan seluruh OPD agar realisasi anggaran dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, pemerintah daerah mendorong OPD untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, serta menghindari belanja yang kurang memberikan dampak terhadap masyarakat.
Denny optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan baik selama seluruh perangkat daerah mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
“Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, kita optimistis pembangunan daerah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
