TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara memperkuat pengendalian administrasi dalam proses pencairan anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan APBD.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa setiap usulan pencairan anggaran harus melalui verifikasi administrasi sebelum pembayaran dilakukan. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan proses penggunaan keuangan daerah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kualitas tata kelola keuangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengeluaran pemerintah perlu direncanakan dan dilaksanakan secara cermat agar anggaran tersedia bagi program yang benar-benar menjadi prioritas.
Menurut Nurdin, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat realisasi belanja. Pemerintah juga perlu menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan target yang ditetapkan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi anggaran perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketertiban administrasi hingga capaian program. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara lebih baik.
BKAD juga memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan Inspektorat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengawasan yang konsisten sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar pengelolaan keuangan daerah tetap berkualitas. Dengan tata kelola yang baik, kita dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” tutup Nurdin.
Melalui penguatan verifikasi, evaluasi, dan koordinasi, BKAD Kaltara berupaya memastikan pengelolaan APBD berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
