TANJUNG SELOR – Efektivitas belanja modal menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memastikan anggaran pembangunan dapat terserap secara optimal dan menghasilkan manfaat nyata.
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemprov Kaltara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat perencanaan serta kesiapan administrasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa realisasi belanja modal tidak terlepas dari kesiapan proses pengadaan dan penyelesaian pekerjaan fisik.
Menurutnya, perencanaan yang matang sejak awal sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan yang berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
“Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian OPD di antaranya kesiapan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta pengawasan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan.”ujarnya.
Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga harus berjalan baik untuk mengantisipasi berbagai kendala selama pelaksanaan kegiatan.
Nurdin menyebutkan bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan fisik dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.
Oleh karena itu, percepatan bukan berarti mengabaikan prosedur. Setiap tahapan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap terjaga.
BKAD Kaltara berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan sehingga belanja modal tidak sekadar terealisasi secara administratif, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah.
Dengan perencanaan yang lebih baik, pengawasan berkala, dan koordinasi yang kuat, belanja modal diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara.
