TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara menempatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu prioritas dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat sistem agar kesalahan serupa dapat diminimalkan pada tahun anggaran berikutnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pengelolaan APBD juga membutuhkan kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan.
“Pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab bersama. BKAD berperan melakukan pembinaan dan pengendalian, namun seluruh OPD juga memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran,” kata Nurdin, Senin (27/7/2026).
Untuk mendukung proses tersebut, BKAD Kaltara terus mengimplementasikan transformasi digital dalam administrasi keuangan daerah. Upaya ini mencakup penggunaan layanan SP2D Online, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta berbagai instrumen administrasi keuangan berbasis elektronik.
Pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi secara sistemik. Selain itu, digitalisasi juga ditujukan untuk mengurangi proses manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan administrasi.
Meski demikian, penerapan teknologi perlu diiringi kedisiplinan administrasi dan koordinasi yang baik di antara perangkat daerah. Kepatuhan terhadap prosedur tetap menjadi bagian penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Nurdin menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian, penyelesaian rekomendasi BPK, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah.
Ia berharap seluruh OPD dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten sehingga penggunaan APBD semakin efektif dan mendukung program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, APBD tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tutupnya.
