TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengoptimalkan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun.
Hingga memasuki semester pertama 2026, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 30,54 persen. Capaian tersebut masih didominasi belanja operasional, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa kondisi tersebut lazim terjadi pada awal tahun anggaran. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan sangat bergantung pada progres pekerjaan di lapangan.
“Pada semester pertama, belanja yang paling cepat terealisasi memang belanja rutin seperti gaji pegawai dan kebutuhan operasional perangkat daerah. Sementara belanja pembangunan masih mengikuti progres pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Nurdin, belanja modal belum meningkat secara signifikan karena sebagian proyek fisik masih dalam tahap pelaksanaan. Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk mengantisipasi penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun, BKAD melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan belanja setiap perangkat daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD menjaga pelaksanaan program sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami terus mengingatkan seluruh OPD agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak menunggu akhir tahun. Harapannya, serapan anggaran dapat bergerak sejak awal sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih optimal,” kata Nurdin.
BKAD berharap percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek di lapangan dapat mendorong peningkatan realisasi belanja modal pada semester kedua.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, sehingga program pembangunan dapat memberikan manfaat lebih cepat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
