TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 hingga akhir semester pertama masih berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltara dalam upaya mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara, Nurdin, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan serta proyek fisik yang belum sepenuhnya rampung.
“Ada beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi itu yang dipengaruhi proses pengadaan proyek fisik yang belum sepenuhnya selesai,” kata Nurdin, Kamis (16/7/2026).
Selain kendala pengadaan, aspek administrasi pencairan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencatatan realisasi keuangan daerah. BKAD menemukan adanya pekerjaan fisik yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa, namun realisasi anggarannya belum tercatat karena dokumen pengajuan pencairan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait belum disampaikan.
“Biasa ada proyek fisik yang sudah tuntas atau selesai 100 persen, tapi realisasi keuangannya belum tercatat karena belum diajukan,” jelasnya.
Nurdin menegaskan, proses pencairan anggaran harus mengikuti mekanisme dan ketentuan pembukuan keuangan daerah. BKAD hanya dapat memproses pembayaran setelah menerima pengajuan resmi beserta dokumen pendukung yang lengkap dari OPD.
“Sekalipun pekerjaan yang dilakukan telah selesai, kalau tidak ada pengajuan, secara otomatis kami tidak bisa memproses pembayarannya,” ujarnya.
Untuk meningkatkan realisasi APBD pada semester kedua, BKAD Kaltara mendorong seluruh OPD agar segera menginventarisasi kegiatan dan proyek yang telah selesai, sekaligus mempercepat penyampaian dokumen pencairan sesuai ketentuan.
Koordinasi antara OPD teknis dan penyedia jasa juga perlu diperkuat agar kemajuan pekerjaan di lapangan dapat berjalan selaras dengan proses administrasi keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi keterlambatan pencatatan realisasi anggaran.
“Dengan koordinasi yang lebih baik, harapan kita penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
