TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur Kaltara melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran.
Pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD harus diukur dari hasil dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang terserap.
“Serapan anggaran memang penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan hasil yang nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nurdin saat diwawancarai di Tanjung Selor, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, BKAD memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan APBD, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus diperkuat. Sinergi antarperangkat daerah dinilai penting agar penyusunan anggaran dapat diselaraskan dengan target pembangunan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Selain memperkuat koordinasi, BKAD Kaltara juga terus mendorong inovasi pelayanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi menjadi salah satu upaya kami untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada perangkat daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Ke depan, BKAD Kaltara berkomitmen mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan APBD yang semakin baik, anggaran daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara.
