TANJUNG SELOR – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi dan ketepatan pencairan anggaran. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong penguatan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan APBD.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa pengawasan anggaran memiliki pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
BKAD berfokus memastikan proses administrasi keuangan dan pengajuan pembayaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, capaian pembangunan, hingga manfaat program dilakukan bersama perangkat daerah terkait dan Inspektorat.
Menurut Nurdin, pembagian fungsi tersebut penting agar penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.
“Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan program dilakukan bersama oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
Ia menilai koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar setiap program yang dibiayai APBD dapat terlaksana secara efektif dan sesuai peruntukannya.
Dengan keterlibatan BKAD, OPD, dan Inspektorat, proses pengelolaan anggaran diharapkan memiliki pengawasan yang lebih menyeluruh, mulai dari tahapan administrasi hingga evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.
Pemprov Kaltara pun mendorong agar setiap perangkat daerah menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam memastikan penggunaan anggaran memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pengawasan terpadu tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Utara.
