TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mendorong pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih aktif menjaga ketepatan pencatatan aset dan persediaan milik pemerintah.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset BKAD Kaltara, Windha Afrina, mengatakan pengurus barang memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang berkaitan dengan kekayaan daerah tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, ketelitian harus dimulai sejak proses pengadaan atau belanja dilakukan. Setiap barang yang dibeli perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan apakah barang tersebut termasuk aset tetap yang digunakan dalam jangka panjang atau persediaan yang habis digunakan.
Pengelompokan yang benar akan memengaruhi metode pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, kesalahan dalam mengklasifikasikan barang dapat memengaruhi informasi yang disajikan dalam neraca.
Windha juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi harus dapat ditelusuri melalui kertas kerja, bukti transaksi, dan dokumen administrasi lainnya.
“Pengurus barang memiliki tanggung jawab melakukan penginputan atas belanja yang berkaitan dengan aset tetap maupun persediaan. Karena itu, ketelitian pada tahap awal sangat menentukan kualitas data yang kemudian dihimpun oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain pencatatan, pengurus barang diharapkan mengetahui lokasi, kondisi, penggunaan, serta status barang yang berada dalam penguasaannya.
BKAD Kaltara menilai pengelolaan aset tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Setiap OPD memiliki transaksi dan barang yang harus dicatat serta diperbarui secara berkala.
Melalui peningkatan peran pengurus barang, pemerintah provinsi berharap data kekayaan daerah semakin akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.
