TANJUNG SELOR – Percepatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu langkah yang didorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menunda tahapan pengadaan hingga mendekati akhir tahun. Kesiapan proses lelang, pelaksanaan pekerjaan fisik, dan kelengkapan administrasi perlu diperhatikan agar realisasi belanja modal tidak terkonsentrasi pada triwulan IV.
Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, realisasi belanja modal masih belum optimal karena sejumlah proyek pembangunan masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa maupun pengerjaan di lapangan.
“Kalau belanja modal biasanya memang baru besar di triwulan IV. Salah satu penyebabnya karena proses lelang sering terlambat, kemudian pekerjaan fisik juga baru selesai menjelang akhir tahun,” jelas Nurdin.
Ia menerangkan, anggaran untuk proyek fisik tidak dapat langsung dicairkan apabila pekerjaan belum memenuhi persyaratan pembayaran. Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.
Situasi tersebut membuat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran realisasi APBD. Apabila pengadaan terlambat, waktu pengerjaan menjadi lebih terbatas dan berpotensi menyebabkan penumpukan penyelesaian proyek pada akhir tahun.
Karena itu, BKAD mendorong OPD meningkatkan koordinasi dengan unit pengadaan dan penyedia jasa, sekaligus melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan setiap kegiatan.
Percepatan pengadaan tidak hanya bertujuan meningkatkan angka penyerapan anggaran. Lebih dari itu, pelaksanaan proyek yang tepat waktu diharapkan mempercepat penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
BKAD Kaltara berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan disiplin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar anggaran pembangunan digunakan secara efektif, tertib, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi target administrasi keuangan, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.
