TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat tata kelola keuangan melalui tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski Pemprov Kaltara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025, pembenahan administrasi dan sistem pengelolaan keuangan tetap menjadi perhatian.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menyampaikan bahwa capaian WTP harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi bagi setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola.
BKAD Kaltara saat ini menaruh perhatian pada dua aspek utama, yakni manajemen kas dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Manajemen kas menjadi prioritas tindak lanjut, sedangkan sektor aset diarahkan pada penyempurnaan sistem administrasi dan tata kelola.
Dalam prosesnya, BKAD berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kaltara selaku koordinator tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sejumlah dokumen pendukung juga telah disampaikan untuk selanjutnya dievaluasi oleh BPK.
Nurdin menjelaskan bahwa status penyelesaian rekomendasi tetap bergantung pada hasil evaluasi BPK terhadap bukti tindak lanjut yang diserahkan. Karena itu, proses pembenahan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain memperbaiki manajemen kas, pembenahan administrasi aset juga penting untuk memastikan barang milik pemerintah tercatat dan dikelola secara akuntabel. Data aset yang tertib membantu pemerintah meningkatkan pengawasan dan menentukan kebijakan pengelolaan secara lebih tepat.
Bagi BKAD, rekomendasi hasil pemeriksaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan masukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Melalui koordinasi, penyempurnaan administrasi, dan evaluasi berkelanjutan, BKAD Kaltara berharap pengelolaan kas dan aset daerah semakin baik. Dengan demikian, capaian WTP dapat berjalan seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
