TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pendataan menyeluruh, pemerintah berupaya mengidentifikasi aset yang masih produktif maupun yang tidak lagi memberikan manfaat optimal.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan inventarisasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aset pemerintah dikelola secara efektif dan tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak diperlukan.
“Kalau nanti sudah diketahui aset itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, otomatis beban pemeliharaannya juga bisa dikurangi,” ujar Nurdin.
Menurutnya, selama ini pemerintah mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap aset yang tercatat dalam administrasi daerah. Namun, tingkat pemanfaatan dan kondisi setiap aset perlu diperiksa agar alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan.
Karena itu, BKAD melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik, status legalitas, serta tingkat pemanfaatan aset. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan selanjutnya.
Aset yang masih dibutuhkan dapat dipertahankan dan dioptimalkan. Sementara itu, aset yang kurang produktif akan dievaluasi untuk menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai kita mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk aset yang ternyata sudah tidak produktif. Itu yang ingin kami petakan,” katanya.
Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan aset tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya nilai kekayaan daerah. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan aset tersebut memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
Melalui inventarisasi berbasis data, BKAD Kaltara berharap belanja pemeliharaan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efisien untuk mendukung program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
