LANGKAT — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat meminta PLT Bupati Langkat melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat menyusul insiden pohon tumbang yang menimpa lapak pedagang saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Stabat.
HMI menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa. Kondisi pohon di ruang publik semestinya menjadi bagian dari pengawasan dan pemeliharaan rutin pemerintah daerah agar tidak membahayakan masyarakat.
Kabid PTKP HMI Cabang Langkat Wahyu Ramadhan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap ruang publik yang digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman dan layak.
“Kalau pengawasan terhadap pohon saja tidak maksimal hingga terjadi pohon tumbang dan menimpa lapak pedagang, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Kami meminta Bupati Langkat mengevaluasi kinerja DLH secara menyeluruh,” tegasnya
Ia juga menyoroti sejumlah keluhan mengenai kepala atau pejabat DLH yang disebut jarang berada di kantor. Menurutnya, apabila benar terdapat pejabat yang tidak aktif menjalankan tugas di kantor sebagaimana mestinya, hal tersebut harus diperiksa berdasarkan data kehadiran dan kinerja, bukan dibiarkan menjadi kebiasaan.
“Kalau benar ada pejabat yang jarang berkantor dan pada saat yang sama pelayanan serta pengawasan lingkungan dipertanyakan, Ibunda PLT Bupati Langkat harus mengambil tindakan tegas. Jangan sampai birokrasi berjalan tanpa pengawasan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, kami meminta PLT Bupati Langkat mempertimbangkan pergantian pimpinan DLH apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
Kami menilai pergantian pejabat bukan semata-mata persoalan jabatan, tetapi bagian dari upaya memastikan perangkat daerah dipimpin oleh orang yang mampu bekerja, hadir di tengah masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan publik.
Selain itu, kami meminta DLH segera melakukan pemetaan dan pemeriksaan terhadap seluruh pohon yang berada di kawasan publik, khususnya lokasi yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pohon yang dinilai membahayakan harus segera ditangani untuk mencegah kejadian serupa.
“PLT Bupati Langkat harus memastikan setiap OPD bekerja berdasarkan target dan tanggung jawab yang jelas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” tegasnya.
Kami menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, profesional serta berpihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat.
