TANJUNG SELOR – Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Meski demikian, kondisi fiskal daerah dipastikan masih terkendali untuk membiayai belanja wajib dan program prioritas pembangunan.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan penyesuaian penerimaan daerah akibat berkurangnya transfer pusat tidak serta-merta menghambat jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan agenda pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap melakukan pengelolaan anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat.
“Belanja wajib dan program prioritas daerah masih bisa berjalan sesuai rencana. Kondisi fiskal daerah saat ini masih sehat dan terkendali,” jelas Indah, Kamis (25/6/2026).
Ia menerangkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan ASN menjadi salah satu komponen yang diprioritaskan dalam pengalokasian keuangan daerah. Karena sifatnya wajib dan mengikat, kebutuhan tersebut harus tetap diperhitungkan dalam pengelolaan APBD.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga memastikan kebutuhan pembiayaan program prioritas tetap mendapat perhatian meskipun terdapat penyesuaian kapasitas penerimaan.
Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kewajiban keuangan adalah pengalokasian Rp27,55 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN tahun 2026. Pencairannya telah dilakukan secara bertahap sejak awal Juni setelah SKPD menyampaikan dokumen SPM.
BKAD Kaltara menilai pengelolaan keuangan yang terukur dan penentuan prioritas belanja menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Dengan kondisi keuangan yang tetap terkendali, Pemprov Kaltara optimistis pelaksanaan program prioritas dan pelayanan publik dapat terus berjalan meskipun menghadapi penurunan transfer dari pemerintah pusat.
