TANJUNG SELOR – BKAD Provinsi Kalimantan Utara memastikan proses administrasi pencairan anggaran daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kelengkapan dokumen menjadi salah satu tahapan penting untuk menjaga ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa peran BKAD berfokus pada administrasi keuangan dan proses pencairan anggaran berdasarkan persyaratan yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelum pembayaran diproses, dokumen dan persyaratan administrasi harus diperiksa terlebih dahulu. Langkah ini diperlukan agar proses pencairan memiliki dasar yang sesuai dengan aturan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Nurdin menegaskan bahwa pemeriksaan administrasi tersebut berbeda dengan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan program. Evaluasi atas efektivitas penggunaan anggaran, capaian pembangunan, dan dampaknya bagi masyarakat dilakukan bersama perangkat daerah terkait serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat.
Pembagian kewenangan ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan APBD. Administrasi pencairan yang tertib perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar anggaran tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Karena itu, koordinasi antarinstansi diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Setiap perangkat daerah diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangannya serta memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
BKAD Kaltara berharap mekanisme tersebut dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan ketepatan penggunaan APBD.
Dengan pemeriksaan administrasi yang konsisten dan pengawasan pelaksanaan program sesuai kewenangan, anggaran daerah diharapkan dapat dikelola secara tertib serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
