TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mendorong optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah untuk membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diawali dengan inventarisasi aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp8,8 triliun.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menyampaikan bahwa pendataan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui aset yang masih dimanfaatkan secara optimal maupun aset yang belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Menurutnya, inventarisasi tidak hanya bertujuan memastikan pencatatan administrasi, tetapi juga membantu pemerintah memetakan potensi pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Data yang lengkap akan memudahkan pemerintah menentukan aset mana yang dipertahankan, dikembangkan, atau dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah,” jelas Nurdin.
Ia menilai, aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal berpotensi dikembangkan melalui skema pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keputusan mengenai pemanfaatan aset perlu didasarkan pada data yang akurat, termasuk kondisi fisik, status hukum, dan potensi pengembangannya.
Selain berpeluang meningkatkan PAD, pengelolaan aset secara tepat juga dapat mendukung efisiensi belanja daerah. Pemerintah dapat mengidentifikasi aset yang masih bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga pemanfaatannya dapat direncanakan secara lebih efektif.
Nurdin menegaskan, inventarisasi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, proses pendataan dilakukan secara bertahap mengingat besarnya nilai dan luasnya sebaran aset milik Pemprov Kaltara.
“Hasil inventarisasi nantinya menjadi dasar pengambilan kebijakan. Yang paling penting sekarang seluruh aset harus terdata dengan baik sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal,” pungkasnya.
BKAD Kaltara berharap pembenahan data dan pengelolaan aset dapat meningkatkan nilai manfaat kekayaan daerah, memperkuat perencanaan pembangunan, serta mendukung upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan.
