TANJUNG SELOR – Realisasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat pada triwulan IV atau menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut berkaitan dengan tahapan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan fisik, hingga proses pembayaran proyek yang umumnya berlangsung secara bertahap.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa karakteristik belanja modal berbeda dengan belanja operasi. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa rutin dapat direalisasikan setiap bulan, sedangkan belanja modal bergantung pada progres pekerjaan dan pemenuhan persyaratan pembayaran.
“Belanja modal biasanya mulai meningkat pada triwulan IV karena proses lelang, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran proyek umumnya selesai menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Menurut Nurdin, proses pengadaan barang dan jasa yang melalui sejumlah tahapan administrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi belanja modal pada semester pertama. Setelah kontrak berjalan, pembayaran kepada penyedia baru dapat dilakukan apabila progres pekerjaan memenuhi ketentuan dan dokumen pencairan telah lengkap.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan realisasi anggaran pada penghujung tahun tidak hanya terjadi di Kalimantan Utara, tetapi juga menjadi pola yang masih dijumpai di berbagai pemerintah daerah.
Meski demikian, BKAD Kaltara terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat penyerapan anggaran lebih merata dan mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat.
BKAD juga melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan serta mengingatkan OPD agar segera mengajukan dokumen pencairan setelah pekerjaan selesai.
“Setiap triwulan kami melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Harapannya, pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat sehingga penyerapan anggaran lebih merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada triwulan IV,” kata Nurdin.
Melalui percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian administrasi tepat waktu, BKAD berharap pengelolaan APBD semakin efektif serta pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan sesuai target.
