TANJUNG SELOR – Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi belanja operasional perkantoran. Pengeluaran untuk kebutuhan rutin, seperti listrik, air, dan operasional gedung, tercatat mengalami penurunan sejak kebijakan tersebut diterapkan.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan penurunan biaya operasional menjadi salah satu indikator bahwa penerapan WFA mampu mendukung upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Efisiensi terlihat dari penurunan pembayaran operasional kantor, seperti listrik dan air. Tren pengeluarannya menurun sehingga kebijakan WFA dinilai berjalan cukup efektif,” kata Indah, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, penghematan yang dihasilkan dari penerapan pola kerja tersebut tidak sekadar mengurangi belanja rutin perkantoran. Anggaran yang berhasil diefisienkan dapat diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltara dalam mengoptimalkan penggunaan APBD di tengah tuntutan efisiensi fiskal. Setiap pengeluaran pemerintah diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih terukur dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan bahwa penerapan WFA tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Rapat-rapat juga banyak dilakukan secara daring sebagai bagian dari implementasi WFA,” ujar Denny.
Penerapan WFA juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi menjadi lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Koordinasi dan rapat yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik dapat dilakukan secara daring, sehingga turut mengurangi kebutuhan perjalanan dan penggunaan fasilitas kantor.
Berdasarkan evaluasi awal pemerintah daerah, efisiensi yang dihasilkan dari penerapan WFA mencapai sekitar Rp230 juta. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, air, serta sejumlah kebutuhan operasional perkantoran lainnya.
Denny menambahkan, Pemprov Kaltara akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFA agar pola kerja yang lebih fleksibel tersebut tetap berjalan seimbang dengan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah penghematan jangka pendek, tetapi juga bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Dengan mengurangi belanja operasional yang dapat ditekan, ruang fiskal pemerintah daerah dapat lebih diarahkan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“WFA merupakan salah satu langkah efisiensi. Yang terpenting, produktivitas ASN tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
