TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mencatat realisasi belanja daerah hingga 17 Juli 2026 mencapai 38,9 persen dari total anggaran yang tersedia.
Capaian tersebut dinilai masih berada dalam pola penyerapan yang normal, mengingat pelaksanaan belanja daerah mengikuti tahapan program dan kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Utara, Nurdin, SE., melalui Kepala Subbidang Pelaporan, Linggo, menjelaskan bahwa angka 38,9 persen merupakan akumulasi realisasi belanja sejak 1 Januari hingga 17 Juli 2026 berdasarkan data yang dihimpun BKAD.
“Per 17 Juli kemarin, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di angka 38,9 persen. Secara umum, penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” ujarnya.
Dari capaian tersebut, realisasi belanja antara lain terdiri atas belanja pegawai lebih dari Rp486 miliar, belanja barang dan jasa lebih dari Rp319 miliar, belanja subsidi sebesar Rp46 miliar, serta belanja hibah yang telah terealisasi lebih dari Rp12 miliar.
Linggo mengatakan, perkembangan realisasi belanja daerah terus dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaporan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBD.
“Setiap kali pemerintah pusat meminta data, kami langsung menyampaikan realisasi yang ada. Bahkan setiap pekan, tepatnya setiap hari Jumat, kami rutin mengirimkan laporan perkembangan realisasi belanja ke Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran pada awal hingga pertengahan tahun umumnya masih didominasi belanja operasional yang bersifat rutin, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Sementara itu, belanja modal cenderung mengalami peningkatan pada periode akhir tahun. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian pekerjaan fisik sebelum pembayaran dan realisasi keuangan dapat dilakukan.
“Kalau untuk belanja modal memang polanya hampir setiap tahun seperti itu. Pekerjaan fisiknya lebih dulu diselesaikan, kemudian realisasi keuangannya banyak terjadi pada triwulan keempat. Jadi kondisi ini masih tergolong normal,” katanya.
Saat ini, realisasi belanja modal berada pada kisaran 38 hingga 40 persen. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan penyelesaian berbagai proyek pembangunan yang tengah berjalan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski pola penyerapan masih dinilai normal, BKAD Kaltara tetap mendorong seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut diperlukan agar penyerapan anggaran dapat terus meningkat dan target APBD yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kami berharap seluruh OPD dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target realisasi belanja daerah yang telah ditetapkan bisa tercapai. Semakin baik penyerapan anggaran, maka manfaat pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
