TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sinergi pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Pengawasan perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan bahwa BKAD memiliki peran dalam memastikan proses administrasi keuangan dan pencairan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau di BKAD, kami lebih pada memastikan proses administrasi keuangan berjalan sesuai aturan. Istilahnya kami sebagai kasir pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menerangkan, setiap pengajuan pencairan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program, pencapaian pembangunan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi bagian dari evaluasi bersama perangkat daerah terkait dan Inspektorat.
Menurut Nurdin, pembagian fungsi tersebut penting agar pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami memastikan proses pengajuan pembayaran memenuhi ketentuan. Sedangkan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan program dilakukan bersama oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
BKAD Kaltara juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar seluruh tahapan pengelolaan APBD dapat berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Sinergi antara BKAD, OPD dan Inspektorat diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara tepat sesuai peruntukannya.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan APBD diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
